MGDs Indonesia Tahun 2025

Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan membuat laporan MDGs. Pemerintah Indonesia melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok Kerja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDG pertamanya yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut. Tujuan Tujuan Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidenifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang. Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di daerah Asia dan Pasifik.

Tujuan MDGs Indonesia 2025

Deklarasi Millennium PBB yang ditandatangani pada September 2000 menyetujui agar semua negara:

Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

• Pendapatan populasi dunia sehari $10000.
• Menurunkan angka kemiskinan.

Mencapai pendidikan dasar untuk semua

• Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar.

Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

• Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.

Menurunkan angka kematian anak

• Target untuk 2015 adalah mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.

Meningkatkan kesehatan ibu

• Target untuk 2015 adalah Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan.

Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya

• Target untuk 2015 adalah menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.

Memastikan kelestarian lingkungan hidup

• Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan.
• Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat.
• Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.

Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

• Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.
• Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan -kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
• Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
• Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
• Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.
• Dalam kerja sama dengan pihak "pharmaceutical", menyediakan akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang
• Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Kontroversi tentang 2015

Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.

Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development assistance) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia ^[5]. Menanggapi pendapat tentang kemungkinan Indonesia gagal mencapai tujuan MDGs apabila beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pencapaian MDG pada tahun 2015 serta beban pembayaran utang diambil dari APBN pada tahun 2009-2015, Sekretaris Utama Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berpendapat apabila bisa dibuktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu itu. Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang. Beberapa negara maju telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (monetary consensus) untuk memberikan bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7 persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin atau negara yang pencapaiannya masih di bawah. Namun konsensus ini belum dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang memenuhi sebagian besar ada di Skandinavia atau Belanda yang sudah sampai 0,7 persen.

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium)

Pencapaian MDGs sampai pada tahun 2014

Saat ini pencapaian Indonesia dalam mencapai target MDGs sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1990 dan perjuangannya sampai dengan saat ini. Saat ini Indonesia sudah dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah. Indikatornya adalah karena penghasilan masyarakat Indonesia berdasarkan Gross national Index (GNI), yang dihitung dari nilai pasar total dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suaru negara dalam periode tertentu, penghasilan perkapita Indonesia tahun 2007 adalah US$ 1.650. Nilai ini setara dengan negara lainnya, maka Indonesia masuk urutan ke -142 dari 209 negara (UNDP, 2008).

Ada delapan tujuan MDGs yang harus dilaksanakan oleh setiap negara yang mendeklarasikannya.

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.

2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua.

3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.

4. Menurunkan angka kematian anak.

5. Meningkatkan kesehatan ibu.

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.

7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, indikator nya US$ 1,00 per kapita perhari menjadi setengahnya. Kemajuan ini telah dicapai untuk menurunkan tingkat kemiskinan, garis kemiskinan nasional sebesar 13,33 persen ( 2010 ) menuju target 8-10 persen pada tahun 2014. Pravalensi kekurangan gizi pada balita menurun dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007, diperkirakan indonesia mencapai target MDGs 15,5 persen pada tahun 2015.

Indonesia dalam mencapai target MDGs mengenai pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pencapaian target 2015. Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2008/2009, angka partisipasi kasar ( APK ) SD/MI termasuk paket A mencapai 116,77 persen dan angka partisipasi murni ( APM ) sekitar 95,23 persen. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pemerintah telah mendorong meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan. Rasio angka partisipasi murni ( APM ) perempuan terhadap laki laki di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut turut sebesar 99,73 dan 101,99 pada tahun 2009, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun mencapai 98,85 persen.

Menurunkan angka kematian anak telah menunjukkan angka yang signifikan sekali dari 68 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007, sehingga target sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 diperkirakan tercapai. Di indonesia, angka kematian ibu melahirkan ( MMR/maternal mortality rate ) menurun dari 390 tahun 1991 menjadi 228 per 100.000  kelahiran hidup. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmeet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di indonesia terutama pada kelompok resiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di indonesia meningkat dua kali lipat antara tahun 2004 dan 2005. Angka kejadian malaria per 1000 penduduk menurun dari 4,68 tahun 1990 jadi 1,85 tahun 2009.

Tingakt emisi gas rumah kaca di indonesia cukup tinggi walaupun upaya peningkatan luas hutan, pemberantasan pembalakn hutan, dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 20 tahun kedepan telah dilakukan. Proporsi rumah tangga denagn akses air minum layak meningkat dari 37,73 persen tahun 1993 jadi 47,71 persen tahun 2009. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat dari 24,81 persen tahun 1993 jadi 51,19 persen tahun 2009.

Sumber: UNDP

( Sumber : http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2014/02/04/pencapaian-mdgs-2015-di-indonesia-629534.htm l)

Pendapat penulis tentang MDGs 2025 Indonesia

            Penulis telah membaca dengan menyeluruh tentang MDGs 2025 Indonesia yang dalam intinya Indonesia sedang membangun kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang dan sifatnya menyeluruh. Penulis sangat mendukung pemerintah dalam hal ini karena meningkatkan kecerdasan bangsa, mengurangi beban rakyat juga meningkatkan pendapatan rakyat. Dalam hal pendidikan diharapkan Indonesia bias bersaing dengan negara lain yang lebih maju, dalam produksi, mutu, SDA serta hal hal lain yang lebih kompleks.