Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN
Economic Community akan berlaku pada 2015.
Tidak lebih dari 1 tahun lagi pergerakan barang, modal, jasa, investasi dan orang yang telah disepakati akan bebas keluar masuk di antara negara anggota ASEAN, alias tanpa hambatan baik tarif maupun nontarif. Ini tantangan sekaligus peluang. Peluang, karena produk-produk kita akan mendapat pasar di kawasan ASEAN. Populasi ASEAN pada 2012 mencapai 617,68 juta jiwa dengan pendapatan domestik bruto 2,1 triliun dolar AS. Jumlah itu menunjukkan potensi besar ASEAN untuk digarap oleh investor. Namun juga menjadi tantangan, karena jika kita tidak siap maka justru produk dari negara ASEAN lainnya yang akan menyerbu Indonesia. Saat ini pun, banyak produk impor yang masuk ke Indonesia. Ada keraguan memang apakah Indonesia akan siap. Keraguan akan kemampuan Indonesia antara lain disampaikan Ketua Bidang Organisasi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Edy Suandi Hamid. Ia mengatakan Indonesia belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. "Hal itu disebabkan daya saing ekonomi nasional dan daerah belum siap," kata Edy.
Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri menilai Indonesia perlu membahas strategi dalam menghadapi MEA seperti peningkatan daya saing dalam berbagai bidang. "Banyak masalah yang harus dibahas terlebih dahulu, misalnya saat ini biaya logistik masih mahal sehingga menjadi pertanyaan apakah Indonesia bisa meraup keuntungan," kata Yose Rizal. Selain itu pemerintah juga harus mempersiapkan secara matang infrastruktur, tenaga kerja dan iklim bisnis dalam negeri. Dia mengatakan diperlukan peraturan yang mendukung dunia usaha seperti membuat aturan untuk mempermudah seseorang untuk mendirikan usaha di Indonesia. Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan pemerintah harus menentukan bidang apa yang menjadi andalan Indonesia menghadapi MEA. Menurut dia, selama ini Indonesia tidak tahu sektor mana yang akan dibebaskan pada asing dan dikelola sendiri secara maksimal.
Kesiapan
Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, menyatakan, Indonesia sudah siap bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) 2015. Bayu mengatakan, industri di Indonesia sudah 83 persen dalam suasana AEC, khususnya pada sektor peralatan listrik dan elektronik. Ia menyebutkan, Indonesia harus memanfaatkan potensi pasar di ASEAN yang begitu besar, yakni meliputi 10 negara dengan lebih dari 500 juta penduduk. Mengenai persiapan di dalam negeri, Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Imam Pambagyo pernah mengatakan antara lain memperkuat daya saing, mengamankan pasar domestik, dan mendorong ekspor. Di tingkat nasional, kata Imam, upaya-upaya untuk mempersiapkan Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN, dikoordinasikan di bawah Kantor Menko Perekonomian yang juga mewakili Indonesia di ASEAN Economic Community Council dan membawahi semua kementerian sektor di bidang ekonomi. MEA sudah di depan mata, maka persiapan yang matang merupakan suatu keharusan. “Produk makanan-minuman Malaysia membanjiri pasar Indonesia sejak berlakunya kesepakatan ASEAN TRADE in Goods Agreement. Berlakunya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China menyulitkan ruang gerak industri lokal. Indonesia menjadi surga impor.” Hampir seperlima dari seluruh makanan dan minuman impor berasal dari Malaysia. Lonjakan impor makanan dan minuman ini sangat mengkhawatirkan. Kenaikan impor dari Januari 2010 ke Januari 2011 mencapai 83%. Produk makanan-minuman Malaysia itu membanjiri pasar Indonesia sejak berlakunya kesepakatan ASEAN TRADE
in Goods Agreement (ATIGA), Januari
2010. ATIGA menggantikan perjanjian perdagangan bebas ASEAN (Common Effective
Preferencial Tariff Scheme for the ASEAN Free TRADE Area –CEPT-AFTA), yang diteken pada
1993. Berdasarkan ATIGA, disepakati 54.467 pos tarif dinolkan bea masuknya atau
99,65% dari pos tarif barang yang diperdagangkan dalam AFTA untuk ASEAN-6
(Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam).
Termasuk di dalamnya makanan olahan. Perjanjian itu berlaku juga seiring dengan
kerja sama perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA). Sedangkan untuk Vietnam,
Laos, Kamboja, dan Myanmar, akan berlaku pada 2015. Skema pembebasan tarif di
antara negara ASEAN ini adalah tahapan menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) pada 2015. Keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN itu akan menjadikan
arus lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal bebas di kawasan Asia
Tenggara. Para kepala negara di Asia Tenggara yang bertemu dalam Konferensi
Tingkat Tinggi ASEAN ke-15 di Jakarta, Sabtu-Minggu lalu, meneguhkan kembali
terwujudnya MEA itu. Pertanyaannya kemudian bagi Indonesia, terwujudnya MEA itu
merupakan berkah atau justru musibah
Indonesia
yang berpenduduk sekitar 237 juta jiwa adalah pasar yang besar, yakni sekitar
40% dari total penduduk di Asia Tenggara. Bagi perusahaan di Indonesia, peluang
untuk mengambil pasar yang 60% di luar Indonesia itu sangat terbuka. Namun
kembali muncul pertanyaan,seberapa
kuat industri lokal kita bersaing dengan industri di negara tetangga? Apakah kita bisa mengambil pasar di
negara Asia Tenggara itu atau justru bakal kedodoran?
Jangan sampai pasar Indonesia yang
besar itu justru menjadi lahan yang empuk bagi negara asing. Kondisi industri
di Indonesia, dalam 10 tahun belakangan ini, justru menunjukkan gejala yang
tidak menggembirakan. Selama periode itu, terjadi deindustrialisasi. Banyak
pabrik gulung tikar karena serbuan produk impor. Industri tekstil mengalami
gempuran sangat dahsyat. Ribuan perusahaan tekstil kolaps. Pasar Tanah Abang,
sebagai pasar utama tekstil di Asia Tenggara, sekitar 80%-nya diisi tekstil
impor. Pun demikian dengan industri alas kaki. Sentra industri sepatu
Cibaduyut, Bandung, sudah beralih fungsi menjadi pasar bagi sepatu impor.
Meskipun ada pelaku usaha yang masih bertahan, kondisinya cukup
mengkhawatirkan. Dan begitu banyak lagi industri lain, seperti kosmetik, jamu,
mainan anak, dan barang elektronik, yang juga kelojotan. Berlakunya perjanjian
perdagangan bebas ASEAN-China makin menyulitkan ruang gerak industri lokal tersebut.
Jadilah Indonesia surga impor. Neraca perdagangan Indonesia dengan China sangat
jomplang. Defisit perdagangan
Indonesia-China selama tahun 2010 mencapai lebih dari Rp 50 trilyun. Keberpihakan
pemerintah terhadap industri dalam negeri pun dipertanyakan. Misalnya yang berlaku terhadap
industri rotan di Cirebon. Sentra kerajinan rotan yang cukup kesohor di masa
lalu itu kini sempoyongan. Adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12
Tahun 2005 yang membebaskan ekspor rotan gelondongan yang menjadi “sumber
penyakit”. Perajin rotan menjadi kesulitan bahan baku dan tumbang satu per
satu. Padahal, industri rotan di Cirebon telah didesain dengan gaya modern,
yaitu “industri ban berjalan”. Maksudnya, proses pembuatan rotan sudah terpadu.
Setiap pekerja punya tugas masing-masing yang berurutan, hingga kemudian
terbentuk mebel serta produk kerajinan. Ada orang yang bertugas membuat
anyaman, ada pula yang bertugas membengkokkan rotan, merakit, hingga finishing.
Industri rotan di Cirebon menjadi salah satu penggerak perekonomian di kota
itu. Puluhan ribu tenaga kerja menggantungkan hidup pada industri ini. Namun
tempat menggantungkan hidup itu kini hanya sebatas kenangan manis. Mereka tak
tahu apa yang ada di otak Kementerian Perdagangan. Mau membela industri lokal
atau justru membenamkan industri dalam negeri dan membuka ruang besar bagi
industri di luar negeri untuk menjajah negeri ini.
Berbagai
masalah itu belum ditangani pemerintah dengan baik. Di sisi infrastruktur,
misalnya, arus lalu lintas barang di dalam pulau maupun antarpulau tidak lancar
karena kualitas jalan yang rendah, pelabuhan yang tidak memadai, dan sarana
angkut antarpulau yang sering “batuk-batuk”. Ini membuat biaya logistik
meningkat dan melemahkan daya saing industri lokal. Kualitas infrastruktur
Indonesia hingga saat ini masih kalah jauh dibandingkan dengan negara-negara
ASEAN lainya, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Survei World Economic
Forum Report 2010 menunjukkan, kualitas infrastruktur Indonesia berada di
peringkat ke-96 dari 133 negara. Malaysia dan Thailand berada di posisi ke-27
dan ke-41. Dan bila dibandingkan dengan Singapura, Indonesia lebih kelihatan
jebloknya. Bunga kredit perbankan di Indonesia juga sangat memberatkan dunia
usaha. “Bunga bank di sini masih di
kisaran 12%-15%, sangat mahal bila dibandingkan dengan negara tetangga yang
5%-6%,” kata
Putri K. Wardani, Ketua Umum Perusahaan Kosmetik dan Gabungan Industri Jamu.
Bunga perbankan yang selangit itu, antara lain, disebabkan masih rendahnya
tingkat efisiensi perbankan di Indonesia. Dari sisi energi, menurut Putri,
pasokannya juga tidak lancar dan mahal. Indonesia yang kaya akan gas tidak
mengelola sumber gas dengan semestinya. Pemerintah lebih mengutamakan
kepentingan sesaat ketimbang kebutuhan jangka panjang. Misalnya, sudah tahu
Indonesia mengalami defisit gas, eh, gas malah diekspor. Okelah kalau gas yang
diekspor itu untuk memenuhi kontrak jangka panjang yang telanjur diteken.
Referensi :
No comments:
Post a Comment