Inovasi jasa pengiriman logistik antara prusahaan Swasta dan BUMN Pos Giro Indonesia

Bike Messenger sudah dikenal di beberapa kota. Salah satu layanan antar cepat ada di kota New York yang dikenal sebagai kurir sepeda / Bike Messenger. Mampu menembus kemacetan kota pada jam sibuk. Jakarta tidak berbeda, bahkan lebih parah kemacetannya dari kota Manhattan. Salah satu layanan antar jemput untuk pengiriman barang dengan sepeda sudah ada di Jakarta. Pengiriman barang dan surat lebih cepat dengan sepeda.

Layanan WestBike Messenger adalah kurir pesan antar barang dan surat yang diantar dengan sepeda. Satu kurir dapat menangani pengiriman barang dari 3 sampai 7 pengiriman setiap hari. Waktu pengiriman antara 1 jam atau ditambah 30 menit bila jalan dalam kondisi sangat macet. Tetapi target pengiriman barang dengan sepeda diusahakan dapat sampai dalam waktu kurang dari 1 jam. Pengiriman barang dari surat, dan berat maksimum sampai 35kg. Tarif pengiriman barang hanya Rp.50.000 sekali antar. Tarif WestBike kabarnya lebih murah dari layanan antar pengiriman barang secara umum. Keunggulan lebih cepat dan barang diambil sampai di antara dalam hitungan jam. Sedangkan pengiriman barang dengan kurir motor umumnya lebih dari 4-6 jam.

Sedangkan

PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh H. Soeprapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citra van Titipan Kilat (TiKi) untuk mengurusi jaringan kurir internasional. Bermula dengan delapan orang dan kapital 100 juta rupiah, JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman barang, dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara Asia (ACCA) yang bermakas di Hong Kong yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. Karena persaingannya di pasar domestik, JNE juga memusatkan memperluas jaringan domestik. Dengan jaringan domestiknya

TiKi dan namanya, JNE mendapat keuntungan persaingan dalam pasar domestik. JNE juga memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi. Selama bertahun-tahun TiKi dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan yang punya arah masing-masing. Karena ini kedua perusahaan tersebut menjadi saingan. Akhirnya JNE menjadi perusahaan diri sendiri dengan manajemen sendiri. JNE membuat logo sendiri yang membedakannya dari TiKi. JNE membeli gedung pada tahun 2002 dan mendirikan JNE Operations Sorting Center. Kemudian pada tahun 2004 JNE membeli gedung untuk dijadikan Kantor Pusat. Dua-duanya berada di Jakarta.

Kepemimpinan (Dalam SlideShare)

URL dan Unduh saja PPT di Slideshare. : http://www.slideshare.net/MSuryaPrtama/kepemimpinan-teori-organisasi-umum

Definisi dan Dasar Pengambilan Keputusan

http://www.slideshare.net/MSuryaPrtama/definisi-dan-dasar-pengambilan-keputusan

Kerjasama dalam Kelompok (URL SlideShare)

http://www.slideshare.net/MSuryaPrtama/kerjasama-dalam-kelompok-tou2

MDGs 2025 dan Peran IT

Prioritas, Target, dan Pencapaian  Millennium Development Goals (MDGs) Indonesia

Pada September 2000, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millennium Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) sebanyak 189 Negara sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium yang kemudian dijabarkan dalam kerangka praktis. Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs). MDGs yang menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus, memiliki tenggat waktu (2015) dan indikator kemajuan yang terukur.
            Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs adalah mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Karena itu, MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan Dokumen Perencanan Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 – 2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2005 – 2009 dan 2010 – 2014), Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (RKP), serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).

Prioritas Pembangunan Nasional

      Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang, dan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka Visi Pembangunan Nasional tahun 2005 – 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.
Untuk mencapai visi tersebut dilaksanakan melalui delapan Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya – saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional dan,
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) . Tahapan Pembangunan 5 Tahunan tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut :

1. RJPM ke – 1 (2005 – 2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
2. RJPM ke – 2 (2010 – 2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
3. RPJM ke – 3 (2015 – 2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
4. RPJM ke – 4 (2020 – 2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya asing.

            Dengan memperhatikan tahapan pembangunan periode lima tahunan tersebut diatas, pada saat ini pembangunan nasional telah sampai pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM ke – 2) tahun 2010 – 2014. Visi Pembangunan Nasional tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut : Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Visi ini dijabarkan melalui tiga Misi Pembangunan Nasional yaitu : (1) Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, (2) memperkuat pilar – pilar demokrasi, (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

            Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2010 – 2014 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas nasional sebagai berikut : (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik; (11) kebuadayaan, kreativits, dan inovasi teknologi. Disamping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembanguna Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, dibidang perekonomian, dan bidang kesejahteraan rakyat.

            Pertumbuhan ekonomi yang positif serta penguatan institusi demokrasi selama sepuluh tahun terakhir, pada gilirannya memperkut posisi bangsa untuk mempercepat pencapaian MDGs. Saat ini Indonesia adalah bangsa demokratis berpenduduk ketiga terbesar di dunia. Indonesia telah mampu memperbaiki status ekonominya menjadi negara berpendapatan menengah. Bangsa Indonesia juga telah bekerja secara konsisten selama dekade terakhir untuk mencapai target – target MDGs.  Meskipun masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, pemerintah tetap bertekad untuk memenuhi komitmen pencapaian target dan sasaran MDGs tepat waktu.

            Alokasi dana dalam anggaran nasional dan daerah sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan millennium di Indonesia telah meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan – tujuan nasional tersebut. Menetapkan sasaran terukur yang berkaitan dengan MDGs yang dapat dimonitor dan dievaluasi kemajuannya telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Pada gilirannya, evaluasi kemajuan kinerja pencapaian MDGs tersebut berguna dalam menyesuaikan perencanaan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok rentan.

            Dengan memperhatikan kecenderungan dan capaian target – target MDGs, pencapaian MDGs sampai saat ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori pencapaian MDGs, meliputi : (a) target yang telah dicapai; (b) target yang telah menunjukkan kemajuan signifikan; (c) target yang masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya.

Target MDGs yang telah dicapai, mencakup :

• MDG 1 – Tingkat kemiskinan ekstrem, yaitu proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan per kapita kurang dari USD 1 per hari, telah menurun dari 20,6 persen pada tahun 1990 menjadi 5,9 persen pada tahun 2008.
• MDG 3 – target untuk kesetaraan gender dalam semua jenis dan pendidikan diperkirakan akan tercapai. Rasio APM perempuan terhadap laki – laki di SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B berturut – turut sebesar 99,73 persen dari 101,99 persen pada tahun 2009, dan rasio melek huruf terhadap laki – laki pada kelompok usia 15 – 24 tahun telah mencapai 99,85 persen.
• MDG 6 – Terjadi peningkatan penemuan kasus tuberkolosis dari 20,0 persen pada tahun 2000 menjadi 73,1 persen pada tahun 2009, dari target 70,0 persen dan penurunan prevalensi tuberkolosis dari 443 kasus pada 1990 menjadi 244 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2009.

Target MDGs yang telah menunjukkan kemajuan signifikan mencakup :

• MDG 1 – Prevalensi balita kekurangan gizi telah berkurang hampir setengahnya, dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007. Target 2015 sebesar 15,5 persen diperkirakan akan tercapai.
• MDG 2 – Angka partisipasi murni untuk pendidikan dasar mendekati 100 persen dan tingkat melek huruf penduduk melebihi 99,47 persen pada 2009.
• MDG 3 – Rasio APM perempuan terhadap laki – laki di SM/MA/Paket C dan pendidikan tinggi pada tahun 2009 adalah 96,16 dan 102,95. Dengan demikian maka target 2015 sebesar 100 diperkirakan akan tercapai.
• MDG 4 – Angka kematian balita telah menurun dari 97 per 1.000 kelahiran pada tahun 1991 menjadi 44 per 1.000 kelahiran pada tahun 2007 dan diperkirakan target 32 per 1.000 kelahiran pada tahun 2015 dapat tercapai.
• MDG 8 – Indonesia telah berhasil mengembangkan perdagangan serta sistem keuangan yang terbuka, berdasarkan aturan, bisa diprediksi dan non – diskriminatif – terbukti dengan adanya kecenderungan positif dalam indikator yang berhubungan dengan perdagangan dan sistem perbankan nasional. Pada saat yang sama, kemajuan signifikan telah dicapai dalam mengurangi rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB dari 24,6 persen pada 1996 menjadi 10,9 persen pada 2009. Debt Service Ratio juga telah dikurangi dari 51 persen pada tahun 1996 menjadi 22 persen pada tahun 2009.

Target MGDs yang telah menunjukkan kecenderungan pencapaian yang baik namun masih memerlukan kerja keras untuk pencapaian target pada tahun 2015, mencakup :

1. MDG 1 – indonesia telah menaikkan ukuran untuk target pengurangan kemiskinan dan akan memberikan perhatian khusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur terhadap garis kemiskinan nasional dari 13,33 persen (2010) menjadi 8 – 10 persen pada tahun 2014.
2. MDG 5 – Angka kematian ibu menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Diperlukan upaya keras untuk mencapai target pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup.
3. MDG 6 – Jumlah penderita HIV/AIDS meningkat, khususnya di antara kelompok resiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Tingkat kenaikan juga sangat tinggi di beberapa daerah di mana kesadaran tentang penyakit ini rendah.
4. MDG 7 – Indonesia memiliki tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi, namun tetap berkomitmen untuk meningkatkan tutupan hutan, menghilangkan pembalakan liar dan mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dioksida paling sedikit 26 persen selama 20 tahun ke depan. Saat ini hanya 47,73 persen rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan 51,19 prsen yang memiliki akses sanitasi yang layak. Diperlukan perhatian khusus, untuk mencapai target MDG tahun 2015.

Keberhasilan pembangunan Indonesia, telah menuai berbagai prestasi dan penghargaan dalam skala global. Kemajuan pembangunan ekonomi dalam lima tahun terakhir, talah mengurangi ketertinggalan Indonesia dari negara – negara maju dan dalam peranannya Indonesia telah mengembangkan Teknologi Informasinya dengan berkerjasama dengan India,Jepang,Swedia,Cina yang dalam produksinya sebagian besar di Indonesia, atau dalam kata lain Transfer Of Technology. Dengan adanya program tersebut Indonesia dapat menekan dan mengikuti teknologi yang ada dan membuat teknologi alternatif lainnya.

Pendapat Penulis

MDGs 2025 adalah suatu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat juga menjamin masyarakatnya, semua peranan yang  mencangkup MDGs 2025 saling berkaitan tak luput pun Teknologi Informasi, karena dengan IT kita dapat mengikuti perkembangan dunia dan masyarakat dunia, menambah wawasan juga ilmu yang menjadi bekal untuk masa depan para generasi muda yang akan datang. Baik pemerintah maupun masyarakatnya harus menguasai IT dengan itu sebuah negara akan memimpin dan dipandang oleh anggota MDGs lainnya 

- Sumber : http://www.staypublichealth.blogspot.com/2012/04/indonesia-millennium-development-goals.html#sthash.o5fgEyqr.dpuf

- Kompas Mania

- MDGs 2025, Program kesejahteraan rakyat kecil

Komunikasi(tugas) Teori Organisasi Umum

Ini URL Slide share gue tentang Komunikasi : http://www.slideshare.net/MSuryaPrtama/komunikasi-45570427

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community akan berlaku pada 2015.

 

Tidak lebih dari  1 tahun lagi pergerakan barang, modal, jasa, investasi dan orang yang telah disepakati akan bebas keluar masuk di antara negara anggota ASEAN, alias tanpa hambatan baik tarif maupun nontarif. Ini tantangan sekaligus peluang. Peluang, karena produk-produk kita akan mendapat pasar di kawasan ASEAN. Populasi ASEAN pada 2012 mencapai 617,68 juta jiwa dengan pendapatan domestik bruto 2,1 triliun dolar AS. Jumlah itu menunjukkan potensi besar ASEAN untuk digarap oleh investor.  Namun juga menjadi tantangan, karena jika kita tidak siap maka justru produk dari negara ASEAN lainnya yang akan menyerbu Indonesia. Saat ini pun, banyak produk impor yang masuk ke Indonesia. Ada keraguan memang apakah Indonesia akan siap. Keraguan akan kemampuan Indonesia antara lain disampaikan Ketua Bidang Organisasi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Edy Suandi Hamid. Ia mengatakan Indonesia belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. "Hal itu disebabkan daya saing ekonomi nasional dan daerah belum siap," kata Edy. 
Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri menilai Indonesia perlu membahas strategi dalam menghadapi MEA seperti peningkatan daya saing dalam berbagai bidang.  "Banyak masalah yang harus dibahas terlebih dahulu, misalnya saat ini biaya logistik masih mahal sehingga menjadi pertanyaan apakah Indonesia bisa meraup keuntungan," kata Yose Rizal.  Selain itu pemerintah juga harus mempersiapkan secara matang infrastruktur, tenaga kerja dan iklim bisnis dalam negeri.  Dia mengatakan diperlukan peraturan yang mendukung dunia usaha seperti membuat aturan untuk mempermudah seseorang untuk mendirikan usaha di Indonesia. Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan pemerintah harus menentukan bidang apa yang menjadi andalan Indonesia menghadapi MEA. Menurut dia, selama ini Indonesia tidak tahu sektor mana yang akan dibebaskan pada asing dan dikelola sendiri secara maksimal. 

Kesiapan 
Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, menyatakan, Indonesia sudah siap bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) 2015. Bayu mengatakan, industri di Indonesia sudah 83 persen dalam suasana AEC, khususnya pada sektor peralatan listrik dan elektronik.  Ia menyebutkan, Indonesia harus memanfaatkan potensi pasar di ASEAN yang begitu besar, yakni meliputi 10 negara dengan lebih dari 500 juta penduduk.  Mengenai persiapan di dalam negeri, Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Imam Pambagyo pernah mengatakan antara lain memperkuat daya saing, mengamankan pasar domestik, dan mendorong ekspor. Di tingkat nasional, kata Imam, upaya-upaya untuk mempersiapkan Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN, dikoordinasikan di bawah Kantor Menko Perekonomian yang juga mewakili Indonesia di ASEAN Economic Community Council dan membawahi semua kementerian sektor di bidang ekonomi.  MEA sudah di depan mata, maka persiapan yang matang merupakan suatu keharusan. “Produk makanan-minuman Malaysia membanjiri pasar Indonesia sejak berlakunya kesepakatan ASEAN TRADE in Goods Agreement. Berlakunya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China menyulitkan ruang gerak industri lokal. Indonesia menjadi surga impor.” Hampir seperlima dari seluruh makanan dan minuman impor berasal dari Malaysia. Lonjakan impor makanan dan minuman ini sangat mengkhawatirkan. Kenaikan impor dari Januari 2010 ke Januari 2011 mencapai 83%. Produk makanan-minuman Malaysia itu membanjiri pasar Indonesia sejak berlakunya kesepakatan ASEAN TRADE in Goods Agreement (ATIGA), Januari 2010. ATIGA menggantikan perjanjian perdagangan bebas ASEAN (Common Effective Preferencial Tariff Scheme for the ASEAN Free TRADE Area –CEPT-AFTA), yang diteken pada 1993. Berdasarkan ATIGA, disepakati 54.467 pos tarif dinolkan bea masuknya atau 99,65% dari pos tarif barang yang diperdagangkan dalam AFTA untuk ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam). Termasuk di dalamnya makanan olahan. Perjanjian itu berlaku juga seiring dengan kerja sama perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA). Sedangkan untuk Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar, akan berlaku pada 2015. Skema pembebasan tarif di antara negara ASEAN ini adalah tahapan menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN itu akan menjadikan arus lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal bebas di kawasan Asia Tenggara. Para kepala negara di Asia Tenggara yang bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-15 di Jakarta, Sabtu-Minggu lalu, meneguhkan kembali terwujudnya MEA itu. Pertanyaannya kemudian bagi Indonesia, terwujudnya MEA itu merupakan berkah atau justru musibah

Indonesia yang berpenduduk sekitar 237 juta jiwa adalah pasar yang besar, yakni sekitar 40% dari total penduduk di Asia Tenggara. Bagi perusahaan di Indonesia, peluang untuk mengambil pasar yang 60% di luar Indonesia itu sangat terbuka. Namun kembali muncul pertanyaan,seberapa kuat industri lokal kita bersaing dengan industri di negara tetangga? Apakah kita bisa mengambil pasar di negara Asia Tenggara itu atau justru bakal kedodoran?

Jangan sampai pasar Indonesia yang besar itu justru menjadi lahan yang empuk bagi negara asing. Kondisi industri di Indonesia, dalam 10 tahun belakangan ini, justru menunjukkan gejala yang tidak menggembirakan. Selama periode itu, terjadi deindustrialisasi. Banyak pabrik gulung tikar karena serbuan produk impor. Industri tekstil mengalami gempuran sangat dahsyat. Ribuan perusahaan tekstil kolaps. Pasar Tanah Abang, sebagai pasar utama tekstil di Asia Tenggara, sekitar 80%-nya diisi tekstil impor. Pun demikian dengan industri alas kaki. Sentra industri sepatu Cibaduyut, Bandung, sudah beralih fungsi menjadi pasar bagi sepatu impor. Meskipun ada pelaku usaha yang masih bertahan, kondisinya cukup mengkhawatirkan. Dan begitu banyak lagi industri lain, seperti kosmetik, jamu, mainan anak, dan barang elektronik, yang juga kelojotan. Berlakunya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China makin menyulitkan ruang gerak industri lokal tersebut. Jadilah Indonesia surga impor. Neraca perdagangan Indonesia dengan China sangat jomplang. Defisit perdagangan Indonesia-China selama tahun 2010 mencapai lebih dari Rp 50 trilyun. Keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri pun dipertanyakan. Misalnya yang berlaku terhadap industri rotan di Cirebon. Sentra kerajinan rotan yang cukup kesohor di masa lalu itu kini sempoyongan. Adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12 Tahun 2005 yang membebaskan ekspor rotan gelondongan yang menjadi “sumber penyakit”. Perajin rotan menjadi kesulitan bahan baku dan tumbang satu per satu. Padahal, industri rotan di Cirebon telah didesain dengan gaya modern, yaitu “industri ban berjalan”. Maksudnya, proses pembuatan rotan sudah terpadu. Setiap pekerja punya tugas masing-masing yang berurutan, hingga kemudian terbentuk mebel serta produk kerajinan. Ada orang yang bertugas membuat anyaman, ada pula yang bertugas membengkokkan rotan, merakit, hingga finishing. Industri rotan di Cirebon menjadi salah satu penggerak perekonomian di kota itu. Puluhan ribu tenaga kerja menggantungkan hidup pada industri ini. Namun tempat menggantungkan hidup itu kini hanya sebatas kenangan manis. Mereka tak tahu apa yang ada di otak Kementerian Perdagangan. Mau membela industri lokal atau justru membenamkan industri dalam negeri dan membuka ruang besar bagi industri di luar negeri untuk menjajah negeri ini.

Berbagai masalah itu belum ditangani pemerintah dengan baik. Di sisi infrastruktur, misalnya, arus lalu lintas barang di dalam pulau maupun antarpulau tidak lancar karena kualitas jalan yang rendah, pelabuhan yang tidak memadai, dan sarana angkut antarpulau yang sering “batuk-batuk”. Ini membuat biaya logistik meningkat dan melemahkan daya saing industri lokal. Kualitas infrastruktur Indonesia hingga saat ini masih kalah jauh dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainya, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Survei World Economic Forum Report 2010 menunjukkan, kualitas infrastruktur Indonesia berada di peringkat ke-96 dari 133 negara. Malaysia dan Thailand berada di posisi ke-27 dan ke-41. Dan bila dibandingkan dengan Singapura, Indonesia lebih kelihatan jebloknya. Bunga kredit perbankan di Indonesia juga sangat memberatkan dunia usaha. “Bunga bank di sini masih di kisaran 12%-15%, sangat mahal bila dibandingkan dengan negara tetangga yang 5%-6%,” kata Putri K. Wardani, Ketua Umum Perusahaan Kosmetik dan Gabungan Industri Jamu. Bunga perbankan yang selangit itu, antara lain, disebabkan masih rendahnya tingkat efisiensi perbankan di Indonesia. Dari sisi energi, menurut Putri, pasokannya juga tidak lancar dan mahal. Indonesia yang kaya akan gas tidak mengelola sumber gas dengan semestinya. Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan sesaat ketimbang kebutuhan jangka panjang. Misalnya, sudah tahu Indonesia mengalami defisit gas, eh, gas malah diekspor. Okelah kalau gas yang diekspor itu untuk memenuhi kontrak jangka panjang yang telanjur diteken.

Referensi :

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/08/23/masyarakat-ekonomi-asean-2015-583194.html

http://www.antaranews.com/berita/391103/masyarakat-ekonomi-asean-di-depan-mata

http://www.indonesiamedia.com/2011/05/26/masyarakat-ekonomi-asean-berkah-atau-musibah/